Kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat yang terkenal akan wisata bahari pantai dan terumbu karangnya terus ditingkatkan aksesibilitasnya. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga pada tahun ini mengalokasikan dana Rp100 miliar untuk penanganan jalan sepanjang 10 Km menuju kawasan wisata yang kerap dibandingkan dengan Raja Ampat di Papua Barat tersebut.
"Tantangannya, bagaimana kita kembangkan (kawasan wisata Mandeh), dengan optimasi infrastruktur yang sudah ada. Sebagian sudah dilakukan oleh pemerintah kota maupun kabupaten," ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto saat meninjau lokasi Mandeh pada Selasa (28/3).
Arie yang dalam peninjauan tersebut didampingi oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah III Padang, Syaiful Anwar, menegaskan pihaknya akan secepat mungkin menyelesaikan penanganan jalan akses Mandeh. Daerah wisata yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus tersebut, penanganan jalan aksesnya diminta oleh Presiden Joko Widodo tuntas dalam dua tahun.
Pada tahun ini, dari jalan akses sepanjang 7 Km dari arah Pesisir Selatan, 6 Km diantaranya akan ditangani. Sedangkan dari arah Kota Padang, jalan akses sepanjang 43 Km akan ditangani sepanjang 4 Km. Syaiful mengatakan dibutuhkan dana Rp385 miliar untuk merampungkan penanganan jalan akses baik dari arah Pesisir Selatan maupun Padang. Nantinya seluruh jalan tersebut akan memiliki lebar jalan 6 meter.
"Dengan penanganan jalan ini, nantinya bus-bus wisata berukuran sedang atau 3/4 sudah bisa masuk dan melintas," terang Syaiful.
Arie mengakui, dalam pengerjaan jalan akses Mandeh masih terkendala masalah pembebasan lahan baik dari arah Kota Padang maupun Kabupaten Pesisir Selatan. Pembebasan lahan di Sumbar ini sebagian besar juga merupakan tanah adat jadi penyelesaian membutuhkan pendekatan yang khusus. Untuk itu mengatasi kendala tersebut, BPJN Wilayah III dalam mengerjakan jalannya memakai rute yang sudah ada (eksisting).
"Kita optimumkan yang sudah ada, jadi tidak mubazir, nyari susah lagi. Jangan sampai masyarakat berpikir kan sudah kita sediakan kok nyari lagi, ini tantangan yang harus kita jawab," sebut Dirjen Bina Marga.
Syaiful menerangkan, hambatan jajarannya adalah harus memikirkan mendesain sesuatu penanganan jalan yang sudah ada rintisan sebelumnya, sudah ada alokasi APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota bahkan APBN.
"Rute yang sudah ada (eksisting) ditangani dengan perbaikan teknik-teknik geometrik yang dimiliki Ditjen Bina Marga seperti jalur pendakian (climbing lane) sehingga tidak perlu puter jauh lagi atau relokasi yang makan waktu lama lagi," sambungnya.
Arie mengakui, sebagian jalan-jalan akses Mandeh tersebut juga memiliki geometrik jalan sedikit curam. Bila pada umumnya, jalan nasional memiliki standar geometrik jalan sebesar 10 persen, untuk jalan akses Mandeh maksimal akan ada yang 15 persen.
" Tetapi buat jalur wisata hal tersebut tidak masalah, justru makin menarik. Ada tanjakan dan turunannya," pungkasnya.